You are here Akademik Kurikulum

Kurikulum Fakultas Hukum UNISSULA

Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (FH UNISSULA) berbasis kompetensi, hal ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Kurikulum Pendidikan Tinggi Berdasarkan SK Mendiknas 232

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Vomor 232/U/2000 Mail menetapkan Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Dalam Surat Keputusan tersebut dikemukakan struktur kurikulum. berdasarkan tujuan belajar (1) Learning to know, (2) learning to do, (3) learning to live together, dan (4) learning to be. Bersasarkan pemikiran tentang tujuan belajar tersebut maka mata kuliah dalam kurikulum perguruan tinggi dibagi atas 5 kelompok yaitu: (1) Mata. kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) (2) Mata Kuliah Keilmuan Dan Ketrampilan (MKK) (3) Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) (4) Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan (5) Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).

Dalam Ketentuan Umum (7.8,9.10,11) dikemukakan deskripsi setiap kelompok mata kuliah dalam kurikulum inti dan pada pasal 9 berkenaan dengan kurikulum institusional. Dengan mengambil rumusan pada Ketentuan Umum, deskripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Keputusan Mendiknas yang dituangkan dalam SK nomor 232 tahun 2000 di atas jelas menunjukkan arah kurikulum berbasis kompetensi walaupun secara. eksplisit tidak dinyatakan demikian.

2. Kurikulum Pendidikan Tinggi Berdasarkan SK Mendiknas No.045/U/2002

Surat Keputusan Mendiknas nomor 045/U/2002. tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi mengemukakan "Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang pada tahap perencanaan, terutama dalam tahap pengembangan ide akan dipengaruhi oleh kemungkinan-kemungkinan pendekatan, kompetensi dapat menjawab tantangan yang muncul. Artinya, pada waktu mengembangkan atau mengadopsi pemikiran kurikulum berbasis kompetensi maka pengembang kurikulum harus mengenal benar landasan filosofi, kekuatan dan kelemahan pendekatan kompetensi dalam menjawab tantangan, serta jangkauan validitas pendekatan tersebut ke masa depan. Harus diingat bahwa kompetensi bersifat terus berkembang sesuai dengan tuntutan dunia kerja atau dunia profesi maupun dunia ilmu.

SK Mendilmas nomor 045 tahun 2002 ini memperkuat perlunya pendekatan KBK dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi. Bahkan dalam SK Mendiknas 045 pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa kelima kelompok mata kuliah yang dikemukakan dalam SK nomor 232 adalah merupakan elemen-elemen kompetensi.

Selanjutnya, keputusan tersebut menetapkan pula arah pengembangan program yang dinamakan dengan kurikulum inti dan kurikulum institusional. Jika diartikan melalui keputusan nornor 045 maka kurikulum inti berisikan kompetensi utama sedangkan kurikulum institusional berisikan kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya. Berdasarkan SK Mendiknas nomor 045:

Kurikulum inti yang merupakan penciri kompetensi utama, bersifat:

a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan

b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi

c. berlaku secara. nasional dan internasional

d. lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang, clan

e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan

Kurikulurn institusional berisikan kompetensi pendukung serta kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama. Dalam rangka implementasi KBK di perguruan Tinggi, maka hendaknya memberlakukan kelima kelompok mata kuliah tersebut sebagai kelompok kompetensi. Dengan demikian maka setiap mata kuliah harus menjabarkan, kompetensi yang dikembangkan mata kuliah tersebut sehingga setiap mata kuliah memiliki matriks kompetensi. Setelah itu dapat dikembangkan matriks yang menggambarkan sumbangan setiap mata kuliah terhadap kelima, kategori kompetensi.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) nomor 150/A.2/SA/III/1995 sebagai penyempurnaan atas Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) nomor 2158/A2/VII/1994, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) menerapkan kurikulum sebagaimana diinstruksikan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 17/D/0/1993 yang diubah dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0325/U/1994 tentang kurikulum yang berlaku secara nasional program sarjana ilmu hukum. Dengan demikian Fakultas Hukum UNISSULA hanya terdapat satu program studi yaitu Program Ilmu Hukum sebagaimana juga diberlakukan di semua Fakultas Hukum di Indonesia.

Saat ini sebagai pelaksanaan lebih lanjut dan atas pengembangan kurikulum itu Fakultas Hukum UNISSULA pun telah menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang dalam mencapai tujuan pendidikannya juga tidak melepaskan diri dari nilai-nilai dan perspektif Islam.

Kurikulum Fakultas Hukum UNISSULA merupakan gabungan antara Kurikulum Inti sebanyak 84 sks dan Kurikulum Institusional sebanyak 70 sks. Pada kurikulum inti dikelompokkan dalam 5 (lima) subkelompok mata kuliah yang meliputi : Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan, Mata Kuliah Keahlian Berkarya, Mata Kuliah Perilaku Berkarya dan Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat. Pada Kurikulum Institusional dikelompokkan dalam 4 (empat) subkelompok mata kuliah yang meliputi Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan, Mata Kuliah Keahlian Berkarya dan Mata Kuliah Berkepribadian Bermasyarakat.

Mata kuliah Pengembangan (MKP) disusun dalam program-program kekhususan yang masing-masing kelompok merupakan satu kesatuan mata kuliah yang mencerminkan minat khusus mahasiswa dan bukan merupakan spesialis. Adapun program-program kekhusussan dimaksud meliputi Program Kekhusussan Hukum Pidana, Program Kekhusussan Hukum Perdata, Program Kekhususan Hukum Ekonomi, Program Kekhususan Hukum Islam, Program Kekhususan Hukum Tata Negara, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara dan Program Kekhususan Hukum Internasional, Program Kekhususan Hukum Siber dan Program Kekhususan Hukum Acara.